Laporan Antara Kajian Urgensi Perlindungan Sosial bagi PMKS di Kota Serang

Laporan Antara Kajian Urgensi Perlindungan Sosial bagi PMKS di Kota Serang

Pendahuluan

• Hingga kini pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia cenderung terfokus pada  penyelesaian risiko-risiko sosial lama yang dikenal sebagai PMKS yang terdiri atas 26 (dua  puluh enam) kategori, dengan tetap mengoptimalkan penguatan Potensi dan Sumber  Kesejahteraan Sosial (PSKS).
• Meskipun sudah menerapkan otonomi daerah, pembangunan kesejahteraan sosial masih  didominasi pemerintah pusat. Dominasi ini terlihat dalam perumusan regulasi, perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi Sehingga Pemda masih sangat  tergantung ke pemerintah pusat pada banyak hal.
•  Idealnya, pembangunan kesejahteraan sosial mengedepankan prevention service daripada  pelayanan rehabilitasi berbasis institusi/panti (alternate state care) yang berbiaya mahal.
• Di sisi lain terjadi dilema kebijakan, Era Disruptive menuntut proses bisnis yang lebih cepat,  bersih, efisiensi, serta collaborative, open, dynamic, and digital governance dengan  berbasis paradigm New Public Services; sementara di sisi lain Pandemi memperlemah peran  negara dan masyarakat, yang berkonsekuensi pada meningkatnya masalah2 Kesos yang  mendorong ketergantungan masyarakat pada negara yang makin tinggi.
• Sebagai titik aglomerasi, Kota Serang berpotensi menghadapi lonjakan masalah penanganan  PMKS yang sangat besar, sehingga diperlukan kajian untuk mengantisipasinya. Dengan total  PMKS sebanyak 112.915 jiwa, yg berarti mencapai 16,58% dari total penduduk (2020).

Tujuan diselenggarakannya rapat Laporan  Antara Kajian Urgensi Perlindungan Sosial bagi PMKS di Kota Serang  ialah  untuk Mengidentifikasi permasalahan  yang dihadapi dalam implementasi  kebijakan penanganan PMKS di  Kota Serang.  kajian ini dimaksudkan  agar  dapat menjadi rujukan dalam mengevaluasi implementasi kebijakan penangganan PMKS di Kota Serang

Rapat ini dilaksankan secara tatap muka  dengan mengundang seluruh perangkat daerah  serta stekholder terkait lainya, pada hari  Jumat  tanggal 8 Oktober 2021, pada pukul  08.00,  di ruang rapat aula bappeda kota serang lantai 2. Rapat laporan antara ini di hadiri langsung oleh tim tenaga ahli dari  Universitas  Sultan Ageng Tirtayasa  (UNTIRTA ).